PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) membangun Compressed Natural Gas (CNG) Plant Gresik di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Gresik. Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Bali (JBTB) PLN, Amin Subekti menjelaskan, CNG Plant ini bisa mengurangi pemakaian BBM setara 450 kilo liter (Kl) perhari atau sekitar Rp 2,25 miliar perharinya. “CNG Gresik juga dipakai untuk memasok gas ke pulau kecil di utara Gresik yaitu Pulau Bawean,” ujarnya.
Selanjutnya, CNG plant ini dikembangkan untuk memenuhi energi primer pembangkit listrik ke pulau-pulau kecil yang tidak terjangkau fasilitas pipa gas. Proyek ini merupakan terobosan dimana gas yang dihasilkan berlebih dari suatu daerah bisa dibawa ke tempat lain. “Pemerintah saat ini juga sedang menggarap beberapa proyek pembangkit di wilayah Jawa dan Bali. Di antaranya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Tanjung Awar- Awar unit II berkapasitas sebesar 350 MW,” kata dia.
Pembangunan CNG Plant di Gresik merupakan upaya PLN mendukung Program 35.000 MW dari sisi kesiapan energi primer (gas) secara umum dan perkuatan sistem kelistrikan Jawa Bali secara khusus. http://kursrupiah.net/sulutgo-surplus-pasokan-listrik-ekonomi-daerah-diharap-semakin-berkembang/2708/
Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengatakan, pemerintah saat ini serius menggeser pemakaian energi fosil dengan energi terbarukan. “Melihat kondisi yang ada, banyak yang mempertanyakan rencana pemerintah ini. Namun kita tetap terus maju ke arah energi baru terbarukan,” ujar Sudirman Said meninjau kesiapan CNG Plant Gresik bersama Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Bali (JBTB) PLN, Amin Subekti, Kemarin.
Dikatakan, pemerintah terus mendorong penguatan sektor energi di Indonesia. Upaya ini salah satunya diwujudkan dengan Program pembangunan listrik 35.000 MW. “Saat ini CNG Gresik masih dalam Tahap komisioning. Jika sudah beroperasi, CNG Plant akan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) pada PLTGU Gresik, sehingga pembangkit dapat beroperasi penuh saat beban puncak (peaker) menggunakan gas,” katanya.
sumber: Radar Gresik
Sabtu, 02 April 2016
Jumat, 01 April 2016
DPRD Sidoarjo turut mengawal jalan nya UN-BK 2016
Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) mulai Senin (4/4) mendatang mendapatkan atensi khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo. Lembaga legislatif ini akan mengawal pelaksanaan UN 2016 sekaligus pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UN- BK) yang baru pertama kali dilakukan di Kota Delta.
Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, DPRD Sidoarjo memang menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas. Buktinya dana untuk pendidikan dianggarkan Rp 288 miliar. Karena itu, ketika ada pelaksanaan UN, dewan mengawalnya dari kesiapan dan kemampuan sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana UNBK hingga antisipasi mati listrik atau koneksi lambat. “Kami juga memantau persiapan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sidoarjo dalam UNBK perdana ini,” katanya, Kamis (31/3) malam. http://harga.web.id/info-biaya-kuliah-universitas-pasundan-unpas-20152016.info
DPRD juga memastikan semua peserta UNBK bisa mengoperasikan komputer. Serta mengajak Dispendik mengecek kesiapan masing-masing sekolah, sehingga diketahui ada satu sekolah yang mundur melakukan UNBK karena belum siap melaksanakan UNBK.
Pria yang akrab disapa Gus Wawan ini melanjutkan, tahun ini kejujuran siswa didorong melalui UN. Sebab hasil UN tahun ini bukan sebagai syarat kelulusan, melainkan untuk pemetaan kualitas pendidikan di masing-masing sekolah.
“Kami harapkan dengan begini siswa tidak akan takut lagi dengan UN, dan mereka bisa menyambut dengan sukacita,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo M Utsman memastikan bahwa baik persiapan UN dan UNBK sudah terkondisikan dengan baik. Sehingga secara bertahap akan mendorong sistem UNBK bisa digunakan di seluruh sekolah di Kota Delta.
“Targetnya memang seperti itu, tentunya akan kami lakukan secara bertahap dulu sambil melihat kemampuan sekolah,” ujarnya. Menurut Utsman, sistem UNBK ini bisa mendorong integritas dan kejujuran siswa. Kedepannya dia juga akan melakukan koordinasi terhadap sekolah-sekolah yang belum menggunakan sistem UNBK. Di situ pihaknya akan mencari kendala dan berupaya untuk menyelesaikannya.
Keseriusan DPRD untuk mengawal UN tahun ini juga ditunjukkan dengan meluncurkan SMS Center. Siswa, guru, maupun masyarakat umum bisa mengirim pesan singkat ke nomor 085642052005 jika ada kendala dalam UN dan UNBK nanti. “Nanti anggota DPRD akan turun langsung untuk menyelesaikan kendala tersebut,” kata Utsman.
sumber: radar sidoarjo
Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, DPRD Sidoarjo memang menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas. Buktinya dana untuk pendidikan dianggarkan Rp 288 miliar. Karena itu, ketika ada pelaksanaan UN, dewan mengawalnya dari kesiapan dan kemampuan sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana UNBK hingga antisipasi mati listrik atau koneksi lambat. “Kami juga memantau persiapan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sidoarjo dalam UNBK perdana ini,” katanya, Kamis (31/3) malam. http://harga.web.id/info-biaya-kuliah-universitas-pasundan-unpas-20152016.info
DPRD juga memastikan semua peserta UNBK bisa mengoperasikan komputer. Serta mengajak Dispendik mengecek kesiapan masing-masing sekolah, sehingga diketahui ada satu sekolah yang mundur melakukan UNBK karena belum siap melaksanakan UNBK.
Pria yang akrab disapa Gus Wawan ini melanjutkan, tahun ini kejujuran siswa didorong melalui UN. Sebab hasil UN tahun ini bukan sebagai syarat kelulusan, melainkan untuk pemetaan kualitas pendidikan di masing-masing sekolah.
“Kami harapkan dengan begini siswa tidak akan takut lagi dengan UN, dan mereka bisa menyambut dengan sukacita,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo M Utsman memastikan bahwa baik persiapan UN dan UNBK sudah terkondisikan dengan baik. Sehingga secara bertahap akan mendorong sistem UNBK bisa digunakan di seluruh sekolah di Kota Delta.
“Targetnya memang seperti itu, tentunya akan kami lakukan secara bertahap dulu sambil melihat kemampuan sekolah,” ujarnya. Menurut Utsman, sistem UNBK ini bisa mendorong integritas dan kejujuran siswa. Kedepannya dia juga akan melakukan koordinasi terhadap sekolah-sekolah yang belum menggunakan sistem UNBK. Di situ pihaknya akan mencari kendala dan berupaya untuk menyelesaikannya.
Keseriusan DPRD untuk mengawal UN tahun ini juga ditunjukkan dengan meluncurkan SMS Center. Siswa, guru, maupun masyarakat umum bisa mengirim pesan singkat ke nomor 085642052005 jika ada kendala dalam UN dan UNBK nanti. “Nanti anggota DPRD akan turun langsung untuk menyelesaikan kendala tersebut,” kata Utsman.
sumber: radar sidoarjo
Perampingan Staff SKPD provinsi jawa timur
Pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur memutasi sejumlah pejabat baik eselon II, III dan IV. Mutasi ini berlangsung di gedung negara Grahadi kemarin (1/4). Pejabat Eselon II yang dimutasi adalah Lies Idawati yang sebelumnya bertugas di Biro Sumber Daya Alam. Ia dimutasi menjadi kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP KB) Jatim. Lalu yang kedua adalah Sri Widayati yang sebelumnya menjabat wakil direktur penunjang medik di RSUD dr Soetomo di pindah menjadi wakil direktur di RSU Saiful Anwar Malang.
“Karena posisi sebagai kepala Badan Pemberdayaan Perempuan adalah posisi strategis, maka tidak boleh dibiarkan kosong. Yang tepat mengisi adalah seorang wanita,” kata Asisten IV Pemprov Jatim Mujib Affan.
Selain dua pegawai eselon II, terdapat juga 65 pegawai eselon III dan 100 orang eselon IV yang di mutasi kemarin. Menurut Affan, terdapat beberapa penilaian yang membuat pegawai eselon atau staf di angkat. Di antaranya seperti kompetisi, pelayanan, integritas, dan loyalitas terhadap institusi. “
Ada yang namanya kinerja pegawai dan ada yang namanya sistem kinerja pegawai. Kalau jelek, tidak mungkin kami promosikan. Seratus orang eselon IV itu berasal dari staf sebelumnya,” tambahnya.
Disinggung soal hanya dua pejabat eselon yang dimutasi, Affan mengatakan karena hal ini bersangkutan dengan akan di rampingkannya sejumlah Satuan Kerja Pe rangkat Daerah (SKPD). Seperti diketahui dari sebelas SKPD yang ada di pemprov akan dirampingkan menjadi sembilan SKPD. Sehingga, hanya terdapat dua SKPD yang kosong dan diisi jaba tannya. Sementara SKPD lain seperti kepala Biro Humas dan Protokoler Setdaprov Jatim masih belum diisi karena rencananya akan disatukan dengan Biro Protokol.
Sebelumnya, dari sebelas biro di lingkungan sekretariat akan diciutkan menjadi sembilan biro. Hal ini karena Biro Kesehatan Masyarakat akan bergabung dengan Biro Kesejahteraan Rakyat. http://sehat.link/rumah-sakit-terbaik-di-jakarta.info
Lalu, Biro Administrasi Pemerintah bergabung dengan Biro Kerjasama. Sejumlah asisten di sekdaprov yang awalnya empat juga disederha nakan menjadi menjadi tiga. Di antaranya adalah Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Asisten Kesra dan Asisten Ekonomi Pembangunan. Sedangkan untuk staf ahli dari lima orang digabung menjadi tiga. Yakni staf ahli pemerintah dan politik, staf ahli kesra dan pembangunan, serta staf ahli ekonomi dan infrastruktur.
sumber: radar surabaya
“Karena posisi sebagai kepala Badan Pemberdayaan Perempuan adalah posisi strategis, maka tidak boleh dibiarkan kosong. Yang tepat mengisi adalah seorang wanita,” kata Asisten IV Pemprov Jatim Mujib Affan.
Selain dua pegawai eselon II, terdapat juga 65 pegawai eselon III dan 100 orang eselon IV yang di mutasi kemarin. Menurut Affan, terdapat beberapa penilaian yang membuat pegawai eselon atau staf di angkat. Di antaranya seperti kompetisi, pelayanan, integritas, dan loyalitas terhadap institusi. “
Ada yang namanya kinerja pegawai dan ada yang namanya sistem kinerja pegawai. Kalau jelek, tidak mungkin kami promosikan. Seratus orang eselon IV itu berasal dari staf sebelumnya,” tambahnya.
Disinggung soal hanya dua pejabat eselon yang dimutasi, Affan mengatakan karena hal ini bersangkutan dengan akan di rampingkannya sejumlah Satuan Kerja Pe rangkat Daerah (SKPD). Seperti diketahui dari sebelas SKPD yang ada di pemprov akan dirampingkan menjadi sembilan SKPD. Sehingga, hanya terdapat dua SKPD yang kosong dan diisi jaba tannya. Sementara SKPD lain seperti kepala Biro Humas dan Protokoler Setdaprov Jatim masih belum diisi karena rencananya akan disatukan dengan Biro Protokol.
Sebelumnya, dari sebelas biro di lingkungan sekretariat akan diciutkan menjadi sembilan biro. Hal ini karena Biro Kesehatan Masyarakat akan bergabung dengan Biro Kesejahteraan Rakyat. http://sehat.link/rumah-sakit-terbaik-di-jakarta.info
Lalu, Biro Administrasi Pemerintah bergabung dengan Biro Kerjasama. Sejumlah asisten di sekdaprov yang awalnya empat juga disederha nakan menjadi menjadi tiga. Di antaranya adalah Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Asisten Kesra dan Asisten Ekonomi Pembangunan. Sedangkan untuk staf ahli dari lima orang digabung menjadi tiga. Yakni staf ahli pemerintah dan politik, staf ahli kesra dan pembangunan, serta staf ahli ekonomi dan infrastruktur.
sumber: radar surabaya
Langganan:
Postingan (Atom)